Skip to content

PRD Bicarakan Nasib Papua Lewat Musyawarah di Jogja

PRD Bicarakan Nasib Papua Lewat Musyawarah di Jogja

Komite Pimpinan PRD (Pusat Rakyat Demokratik) diberitakan menggelar musyawarah besar yang akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 5-7 Agustus 2019 di Imperial Ballroom, The Rich Jogja Hotel. Musyawarah itu pasalnya melibatkan perwakilan mahasiswa dan juga pemuda papua yang ada di seluruh Indonesia. Mereka bakal membicarakan berbagai macam persoalan di bumi Papua. 

Musyawarah Besar Bicarakan Nasib Papua

Tema yang diangkat adalah “Menangkan Pancasila di Bumi Papua.” 

Ketua Umum PRD, Agus Jabo, menyatakan bahwa musyawarah besar itu diadakan untuk mencari rumusan jalan keluar secara demokratis atas berbagai macam persoalan di Papua seperti misalnya persoalan ekonomi, politik, dan juga sosial budaya.

“Yang akan dituangkan ke dalam bentuk resolusi,” katanya yang dilansir dari CNN Indonesia pada hari Senin (5/8). 

Jabo juga menambahkan bahwa resolusi itu nantinya bakal mengkritk otonomi khusus etrmasuk aspek kelembagaan dalam hal kepentingan masyarakat Papua. Menurutnya, hal itu sebagai upaya mendorong supaya aspirasi basis masyarkat yang paling bawah jadi dasar dalam membangun masyarakat Papua. 

PRD juga menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus menjunjung tinggi adat istiadatnya. Tidak Cuma itu, pembangunan juga harus menjadikan masyarakat sebagai subjek supaya keadilan bisa terwujud. “Karena mereka lah yang harus jadi prioritas pembangunan, baik pembangunan sosial-ekonomi maupun sumber daya manusia,” imbuhnya. 

Ia menganggap bahwa konflik sering sekali terjadi karena kapitalisasi dan juga eksploitasi sumber daya alam Papua Cuma menguntungkan segelintir orang saja. Kedepannya, ia ingin supaya masyarakat dilibatkan dalam upaya mengatur dan juga memberdayakan potensi yang ada. “Agar mereka tak merasa hanya ditempatkan di ‘teras’ rumah besar Indonesia,” tukasnya. 

Alif Kamal selaku Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar mengaku bahwa ia tak khawatir acara akan mengalami gangguan walaupun mereka memiliki stigma partai neo-komunisme. Alfi juga menegaskan bahwa sejak tahun 2010 pihaknya telah mengubah haluan jadi partai dengan ideologi Pancasila. 

“Menjawab stigma itu lebih penting dengan melakukan hal-hal yang nyata. Bagi kami menjadi pengejawantahan dari Pancasila,” kata Alif dikutip dari CNN Indonesia hari Senin (5/8). 

Musyawarah Telah disetujui oleh Pihak Kepolisian DIY

Alif juga memastikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Polda DIY  tentang acara musyawarah besar yang diselenggarakan di Yogyakarta itu. Dalam surat yang tertanggal 2 Agustus 2019 yang mana diterima oleh pihak CNN Indonesia itu tertulis bahwa kepolisian tak mempermasalahkan rangkaian kegiatan PRD. 

Dalam surat yang ditandatangani Kapolda DIY, Kombes Pol Nanang Juni Mawanto, tertulisa bahwa mengingat kegiatan dari segi keamanan dan ketertiban umum masyarakat sampai dikeluarkan rekomendasi ini tak terdapat hal-hal yang menimbulkan kerawanan. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa tak keberatan atas diselenggarakannnya kegiatan itu. 

“Bahwa situasi dan kondisi wilayah DIY umumnya dan Sleman pada khususnya memungkinkan diselenggarakannya kegiatan tersebut sesuai acara,” begitu lah bunyi pernyataannya. 

Sebelumnya sempat ada kejadian menegangkan antara PRD dan pihak kepolisian di mana PRD menduga adanya intervensi dari pihak aparat supaya membubarkan Harlah (Peringatan) PRD yang ke-23 pada bulan Juli 2019 lalu. 

Ketua Komite Pimpinan Wilayah PRD Jawa Timur, Hermawan, mengatakan bahwa pembubaran acara mereka seperti sudah dirancang sedemikian rupa supaya seolah-olah menjadi biang potensi kerusuhan. 

Namun Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera sebelumnya sudah menjelaskan bahwa alasan pembubaran acara PRD yang berlangsung di RM Sari Nusantara itu dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari bentrokan yang terjadi antara massa yang menolak kehadiran mereka dan PRD. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *