Skip to content

Category: Politik

PRD Bicarakan Nasib Papua Lewat Musyawarah di Jogja

Komite Pimpinan PRD (Pusat Rakyat Demokratik) diberitakan menggelar musyawarah besar yang akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 5-7 Agustus 2019 di Imperial Ballroom, The Rich Jogja Hotel. Musyawarah itu pasalnya melibatkan perwakilan mahasiswa dan juga pemuda papua yang ada di seluruh Indonesia. Mereka bakal membicarakan berbagai macam persoalan di bumi Papua. 

Musyawarah Besar Bicarakan Nasib Papua

Tema yang diangkat adalah “Menangkan Pancasila di Bumi Papua.” 

Ketua Umum PRD, Agus Jabo, menyatakan bahwa musyawarah besar itu diadakan untuk mencari rumusan jalan keluar secara demokratis atas berbagai macam persoalan di Papua seperti misalnya persoalan ekonomi, politik, dan juga sosial budaya.

“Yang akan dituangkan ke dalam bentuk resolusi,” katanya yang dilansir dari CNN Indonesia pada hari Senin (5/8). 

Jabo juga menambahkan bahwa resolusi itu nantinya bakal mengkritk otonomi khusus etrmasuk aspek kelembagaan dalam hal kepentingan masyarakat Papua. Menurutnya, hal itu sebagai upaya mendorong supaya aspirasi basis masyarkat yang paling bawah jadi dasar dalam membangun masyarakat Papua. 

PRD juga menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus menjunjung tinggi adat istiadatnya. Tidak Cuma itu, pembangunan juga harus menjadikan masyarakat sebagai subjek supaya keadilan bisa terwujud. “Karena mereka lah yang harus jadi prioritas pembangunan, baik pembangunan sosial-ekonomi maupun sumber daya manusia,” imbuhnya. 

Ia menganggap bahwa konflik sering sekali terjadi karena kapitalisasi dan juga eksploitasi sumber daya alam Papua Cuma menguntungkan segelintir orang saja. Kedepannya, ia ingin supaya masyarakat dilibatkan dalam upaya mengatur dan juga memberdayakan potensi yang ada. “Agar mereka tak merasa hanya ditempatkan di ‘teras’ rumah besar Indonesia,” tukasnya. 

Alif Kamal selaku Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar mengaku bahwa ia tak khawatir acara akan mengalami gangguan walaupun mereka memiliki stigma partai neo-komunisme. Alfi juga menegaskan bahwa sejak tahun 2010 pihaknya telah mengubah haluan jadi partai dengan ideologi Pancasila. 

“Menjawab stigma itu lebih penting dengan melakukan hal-hal yang nyata. Bagi kami menjadi pengejawantahan dari Pancasila,” kata Alif dikutip dari CNN Indonesia hari Senin (5/8). 

Musyawarah Telah disetujui oleh Pihak Kepolisian DIY

Alif juga memastikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Polda DIY  tentang acara musyawarah besar yang diselenggarakan di Yogyakarta itu. Dalam surat yang tertanggal 2 Agustus 2019 yang mana diterima oleh pihak CNN Indonesia itu tertulis bahwa kepolisian tak mempermasalahkan rangkaian kegiatan PRD. 

Dalam surat yang ditandatangani Kapolda DIY, Kombes Pol Nanang Juni Mawanto, tertulisa bahwa mengingat kegiatan dari segi keamanan dan ketertiban umum masyarakat sampai dikeluarkan rekomendasi ini tak terdapat hal-hal yang menimbulkan kerawanan. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa tak keberatan atas diselenggarakannnya kegiatan itu. 

“Bahwa situasi dan kondisi wilayah DIY umumnya dan Sleman pada khususnya memungkinkan diselenggarakannya kegiatan tersebut sesuai acara,” begitu lah bunyi pernyataannya. 

Sebelumnya sempat ada kejadian menegangkan antara PRD dan pihak kepolisian di mana PRD menduga adanya intervensi dari pihak aparat supaya membubarkan Harlah (Peringatan) PRD yang ke-23 pada bulan Juli 2019 lalu. 

Ketua Komite Pimpinan Wilayah PRD Jawa Timur, Hermawan, mengatakan bahwa pembubaran acara mereka seperti sudah dirancang sedemikian rupa supaya seolah-olah menjadi biang potensi kerusuhan. 

Namun Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera sebelumnya sudah menjelaskan bahwa alasan pembubaran acara PRD yang berlangsung di RM Sari Nusantara itu dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari bentrokan yang terjadi antara massa yang menolak kehadiran mereka dan PRD. 

Read more

Jokowi diminta Adakan Evaluasi Program JKN Pasca Pengguna BPJS ditolak RS

Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru Foundation meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi pada program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mana diselenggarakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sejak tahun 2014. 

Minta Adanya Evaluasi

Lokataru pasalnya menyoroti kebijakan pemerintah tersebut berdasarkan pada hasil kajian sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2019. Dalam kajian yang dibuat ke dalam laporan yang berjudul “Akreditasi fasilitas kesehatan: meningkatkan mutu atau menghambat akses.”

Menurut Haris sendiri, permasalahan akreditasi fasilitas kesehatan ini bisa menjadi batu ganjalan untuk Indonesia terkait dengan cita-cita mencapai cakupan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia. Menurut data yang didapatkan oleh Lokataru, selama bulan Mei sampai dengan Juli 2019 tercatat adanya 35 pasen yang memegang kartu BPJS Kesehatan gagal mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah fasilitas kesehatan yang mana terakreditasi. Hal ini karena fakses itu tak lagi melakukan pelayanan untuk pengguna BPJS Kesehatan. 

Haris juga menyatakan bahwa pemberian akreditas di rumah sakit mesti dievaluasi karena memiliki dampak buruk untuk pengguna BPJS Kesehatan. Dan Jokowi akhirnya diminta memperhatikan dengan serius pemberian akreditasi RS yang dampaknya pada hal itu. 

“Jadi saya pikir tak berlebihan ya kalau presiden memberikan perhatian khusus. Secara politis ini menjadi program gacoannya. Yang kedua secara geografis ini juga memiliki dampak yang meluas dan bukan program pemerintah yang sifatnya adhoc atau permanen tapi mandatory,” ungkap Haris ketika ditemui di Jakarta pada hari Minggu (4/8) kemarin. 

Salah satu pengguna BPJS Kesehatan yang tak dilayani adalah pasien yang ingin melakukan cuci darah. Menurut Hatis, BPJS Kesehatan mestinya bisa membantu mereka yang ingin diringankan bebannya termasuk pasien yang menginginkan cuci darah. 

Ia mengatakan juga mereka yang terancam tak mendapatkan pelayanan kesehatan ini sudah dilanggar hak asasinya apabila dilihat dari segi jaminan sosial dan kesehatan. “Ada beberapa orang yang tengah menjalani pengobatan yang berkelanjutan terancam gagal melanjutkan pengobatannya. Itu artinya melanggar hak asasi manusia,” katanya. 

Lokataru juga mencatat pada bulan Desember 2018 lalu ada 720 rumah sakit yang mana bekerja sama dengan BPJS tapi rumah sakit tersebut belum mendapatkan akreditasi. Sementara sampai dengan bulan April 2019 ada sebanyak 52 rumah sakit yang masa akreditasinya sudah akan habis. Tidak hanya itu, ada 482 rumah sakit yang akreditasinya akan habis pada akhir tahun 2019. 

Pemberian Akreditasi pada Rumah Sakit 

Peneliti Lokataru, Muhammad Elfiansyah Alaydrus juga menilai bahwa pemberian akreditasi pada rumah sakit tak perlu dilakukan dengan cara mencabut fasilitas BPJS Kesehatan. Menurut dirinya, pemberian akreditasi ini juga bukan lah hal yang mudah. 

Ada beberapa tahapan untuk bisa mendapatkan sertifikat akreditasi yakni praakreditasi dan pascaakreditasi. Tidak Cuma itu, Elfian juga menyebutkan bahwa ada beberapa rumah sakit yang belum diakreditasi walaupun syaratnya sudah dipenuhi. 

Pasalnya ada beberapa surveyor dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang mana ditunjuk Kemenkes jumlahnya tak sebanding dengan jumlah faskes yang jumlahnya mencapai 27 ribu. “Kesimpulan dan rekomendasi kami, pertama, kami menginginkan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bagian mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan Bersama-sama komisi akreditasi kesehatan tingkat pertama dan juga KARS, dan juga BPJS untuk melakukan evaluasi kebijakan akreditasi faskes dengan tetap berorientasi pada pemenuhan ha katas kesehatan dan juga jaminan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Read more

Jokowi Datangi Kantor PLN Akibat Listrik Padam Berjam-Jam

Presiden Joko Widodo akhirnya langsung mendatangi Kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Senin (5/8) setelah adanya insiden listrik padam berjam-jam yang terjadi hari Minggu (4/8) kemarin. 

Langsung Datangi Kantor PLN Hari Ini

Aliran listrik yang berada di sejumlah wilayah dilaporkan padam. Misalnya saja di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, sampai dengan Banten, mulai jam 11.48 WIB sampai dengan menjelang tengah malam pada hari Minggu (4/8) kemarin. Bahkan menjelang tengah malam, masih ada beberapa daerah yang listriknya belum menyala juga.

Tentu saja hal ini membuat netizen geram. Banyak yang protes melalui sosial media mereka masing-masing dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. 

Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo tiba di Kantor Pusat PLN kira-kira pada pukul 08.47 WIB. Ia langsung masuk ke ruangan untuk meminta penjelasan langsung dari direktur PLN. Jokowi yang saat itu didamping oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan juga Sekretaris Kabinet Pramono Agung.

“Saya ingin mendengar secara langsung peristiwa pemadaman total Minggu kemarin, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya menurut saya ada tata kelola risiko dengan manajemen besar tentu saha ada back up plan,” kata Presiden Jokowi dikutip dari CNN Indonesia begitu ia membuka pertemuan. 

“Pertanyaan saya, mengapa itu tidak berkerja dengan baik?” sambungnya. 

Hadir dalam pertemuan ini juga Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan juga jajarannya. Sebelumnya Cahyani menjelaskan gangguan tersebut semata-mata karena ada masalah teknis. Cahyani sendiri pasalnya baru menjabat sebagai Dirut PLN 2 hari, menggantikan dirut sebelumnya Djoko Raharjo Abumanan yang mana diangkat per tanggal 29 Mei 2019 lalu. 

“Kami enggak melihat ini adanya satu yang sifatnya politis atau sabotase,” ungkapnya saat digelar konferensi pers yang digelar di P2B Gandul, Depok, pada hari Minggu (4/8). 

Dirut PLN Cahyani Jelaskan Adanya Gangguan Teknis

Ia juga menjelaskan, pemadaman listrik ini karena ada gangguan di sisi transmisi Ungaran dan juga Pemalang 500 Kv. Hal ini kemudian mengakibatkan transfer energi yang berasal dari timur ke barat mengalami kegagalan. 

Kegagalan transfer ini lah yang menyebabkan kegagalan (trip) pada seluruh pembangkit di sisi tengah dan juga barat pulau Jawa. Gangguan ini pun mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek,sebagian Jawa Tengah dan Jawa Barat mengalami pemadaman listrik. 

Terkait dengan pemadaman listrik di wilayah yang lainnya termasuk di Jawa Barat, ia menjelaskan bahwa ini disebabkan karena adanya gangguan transmisi Sutet 500 Kv. Area yang mana mengalami dampak listrik padam antara lain Bekasi, Bandung, Cimahi. Cianjur, Garut, Cirebon, Tasikmalaya, Karawang, Sumedang, Depok, Gunung Putri, Bogor dan Sukabumi. 

Di Jakarta sendiri, pemadaman akhirnya berimbas pada beberapa fasilitas public. Lampu lalu lintas yang ada di sepanjang jalanan Jakarta mati total. Tidak hanya itu, perjalanan komuter KRL Commuter Line juga terhenti. Sementara itu diketahui juga bahwa ada 4 kereta MRT yang tertahan di terowongan bawah tanah. Penumpang-penumpang akhirnya dievakuasi lewat pembukaan pintu. 

Pemadaman listrik jyga berimbas pada pos pengamatan Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Pos pengamatan itu beralih alat pantau dengan tenaga solar penal dan juga accu di tempat tersebut. 

Read more