Skip to content

Bojan

Pulau Jawa Terancam ‘Kehabisan Air’ Tahun 2040

Indonesia adalah salah satu negara terkaya dalam sumber daya air karena menyimpan kurang lebih 6% potensi air dunia. Namun pulau terpadat di negara ini pasalnya terancam kehabisan air. 

Terancam Kehabisan Air Tahun 2040

Sumber air yang melimpah di Indonesia ini pasalnya tercantum di dalam laporan badan kerja sama lintas negara, Water Environment Partnership in Asia (WEPA). 

Akan tetapi kajian resmi pemerintah pasalnya memprediksi Jawa akan kehilangan hampir seluruh sumber air pada tahun 2040. Ini merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia akan memiliki ibu kota baru. Ada 150 juta penduduk yang ada di pula Jawa yang ada di Indonesia akan kekurangan air. Bahkan untuk sekedar makan atau pun minum. 

Peneliti-peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyebutkan beberapa faktor pemicu krisi air. Faktor-faktor tersebut misalnya dari perubahan iklim, alih fungsi lahan sampai dengan pertambahan penduduk. 

Pemerintah sendiri mengklaim bahwa proyek bendungan dan juga reviltalisasi waduk serta danau yang terus berjalan ini bisa mencegah krisis air meskipun akademisi menilai bahwa upaya itu belum cukup membendung bencana yang akan datang. 

Dilansir dari BBC Indonesia, mereka bertemu dengan komunitas warga yang ada di Jakarta dan Pacitan, Jawa Timur, yang sekarang ini sudah merasakan hidup dengan sumber air yang sangat terbatas. 

Krisis Air di Pacitan, Jawa Timur

Pagi itu, di akhir bulan Juli, Miratin melakukan aktifitas yang dijalaninya sejak anak-anak. Warga desa Klepu, Kecamatan Donorojo, Pacitan tersebut berjalan kaki naik turun lanskap bukit dan ia akan menuju sebuah gua vertical yang jaraknya satu kilometer dari rumahnya. 

Miratin dan juga keluarganya terbiasa mandi, cuci baju, lalu membawa sebuah bakul air besar ke rumahnya. Rumahnya merupakan salah satu dari 85 buah rumah yang ada di desa Klepu yang tak tersambung pip PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). 

“Kadang saya juga beli air, biasanya 20 liter seharga Rp. 500. Itu untuk masak air dan juga mencuci. Sorenya saya beli lagi atau ambil ke gua,” ungkapnya. “Sebenarnya juga berat kalau setiap hari harus ke gua. Tapi mau gimana lagi? Saya juga sudah terbiasa,” sambungnya. 

Sekitar 100 meter dari rumahnya sebenarnya ada suatu sumur. Tapi saat musim kemarau, tidak ada air yang dapat ditimba dari sumur itu. 

Merujuk pemetaan Badan Nasional Penanggulan Bencana, Jawa Timur adalah daerah yang termasuk provinsi yang paling terdampak kemarau Panjang di tahun 2019. Puluhan desa yang ada di Pacitan disebut akan mengalami krisis air akut pada Agustus sampai dengan September mendatang. 

Hujan makin jarang turun juga berpengaruh pada suplai air penduduk Desa Klepu di Pacitan itu yang sudah terhubung leding. 

Krisis Air di Jakarta

Sementara itu di Jakarta, warga Kecamatan Tambora, Mamas, makin bergantung dengan pedagang air keliling di musim kemarau ini. Pompa air manual yang dimilikinya pasalnya makin kepayahan menyedot air tanah dari sumurnya yang sedalam 14 meter.  Mamas serta keluarganya adalah bagian dari 40% dari rumah tangga di Jakarta yang tak tersambung pipa air bersih. “Air yang keluar sedikit sekali waktu kemara, pompa perlu diistirahatkan dulu. Setelah setengah jam baru air keluar lagi. Mungkin air sudah surut, padahal cukup dalam. Kalau musim hujan, tiap hari ada air,” begitu lah tutur Mamas yang dilansir dari BBC Indonesia. 

Read more

Kesehatan Penduduk Pekanbaru Terganggu Oleh Asap Karhutla

Penduduk kota Pekanbaru pasalnya mengeluhjan dampak asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah mulai mengganggu kesehatan dan juga aktifitas harian mereka. 

Asap Karhula Mulai Ganggu Kesehatan dan Aktifitas

Seorang warga yang berasal dari Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, yang bernama Wati mengatakan bahwa dua di antara 3 orang anaknya menderita batuk-batuk yang sudah berlangsung selama 2 hari terakhir. 

“Bahkan anak pertama suaranya sudah serak, padahal dia tidak jajan es di sekolahan,” ungkapnya seperti dilansir dari CNN Indonesia hari Minggu (4/8). Ia juga menduga kuat bahwa gangguan kesehatan kedua anaknya itu tidak lain tidak bukan disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan juga lahan yang mana terjadi di sebagian Kota Pekanbaru dan juga sejumlah kabupaten tetangga. 

Untuk mengantisipasi dampak yang mana lebih parah lagi, ia mengenakan masker pada anaknya apabila terpaksa harus keluar rumah. 

Wati juga mengungkapkan bahwa dampak asap bakal lebih terasa di pagi hari sampai dengan sekitar jam 09.00 WIB. Selama kurun waktu itu lah aroma asap menyengat sekali seperti bakaran asap yang mudah tercium sehingga harus memakai masker jika harus berpergian keluar rumah. 

Ia sendiri berharap kebakaran hutan dan lahan ini bisa secepatnya diatasi supaya dampaknya tak membahayakan. “Kalau ada orang atau pihak tertentu sengaja membakar lahan, tangkap saja jangan beri ampun karena dampaknya merugikan jutaan orang,” imbuhnya lagi. 

Sudah dibagikan Masker Sebagai Upaya Antisipasi

Di kesempatan sebelumnya pasalnya Dinas Kesehatan Provinsi Riau sudah menurunkan personel untuk membagikan masker pada para warga sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mana mulai menyelimuti Kota Pekanbaru. 

“Kita ada persediaan 10 ribu masker dan kita bagikan secara gratis untuk masyarakat,” ungkap Sekretaris Dina Kesehatan Provinsi Riau, Yohannes. 

Petuga dari Dinas Kesehatan pun dibagi ke beberapa lokasi untuk membagikan masker. Lokasi pembagian masker tersebut di antaranya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Tuanku Tambussai. 

Masker pasalnya dibagikan kepada pengendara sepeda motor dan mobil serta para pejalan kaki. Selain membagi-bagikan masker, petugas juga mengedukasi warganya untuk menguarangi aktifitas di luar rumah ketika kabut asap menyelimuti udara Kota Pekanbaru. 

Pihaknya bakal langsung turun ke lapangan jika kabut asap kembali lagi menyelimuti Pekanbaru. Kabut asap ini sifatnya dinamis dan biasanya muncul di pagi hari. Di kota Pekanbaru sampai saat ini terdapat kira-kira 700 penderita infeksi saluran pernafasan yang mana disebabkan oleh polusi asap yang ada di ibu kota Provinsi Riau itu. 

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pada tahun 2015 lalu kebakaran hutan dan lahan ini sudah mendapatkan kecaman sehingga muncul lah sebuah petisi yang berisikan kondisi asap karena kebakaran hutan yang terjadi di Riau. 

Judul petisi tersebut adalah Asap Riau semakin Menggila. Dan petisi tersebut sudah berhasil mendapatkan dukungan tandatangan sebanyak 238.225 ribu. “Asap di Riau semakin menggila. Dua minggu sudah anak-anak diliburkan dari sekolah karena kualitas yang makin membunuh,” demikian salah satu pesan petisi itu. “….Tolong kami orang-orang Riau.”

Pesan di atas pasanya telah terjadi 4 tahun lalu. Namun masalah soal asap dan juga kebakaran hutan ini masih juga belum terpecahkan sampai dengan sekarang. Bahkan sekarang asap kembali menghantui warga Pekanbaru sampai mengganggu kesehatan dan aktifitas mereka. 

Read more

PRD Bicarakan Nasib Papua Lewat Musyawarah di Jogja

Komite Pimpinan PRD (Pusat Rakyat Demokratik) diberitakan menggelar musyawarah besar yang akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 5-7 Agustus 2019 di Imperial Ballroom, The Rich Jogja Hotel. Musyawarah itu pasalnya melibatkan perwakilan mahasiswa dan juga pemuda papua yang ada di seluruh Indonesia. Mereka bakal membicarakan berbagai macam persoalan di bumi Papua. 

Musyawarah Besar Bicarakan Nasib Papua

Tema yang diangkat adalah “Menangkan Pancasila di Bumi Papua.” 

Ketua Umum PRD, Agus Jabo, menyatakan bahwa musyawarah besar itu diadakan untuk mencari rumusan jalan keluar secara demokratis atas berbagai macam persoalan di Papua seperti misalnya persoalan ekonomi, politik, dan juga sosial budaya.

“Yang akan dituangkan ke dalam bentuk resolusi,” katanya yang dilansir dari CNN Indonesia pada hari Senin (5/8). 

Jabo juga menambahkan bahwa resolusi itu nantinya bakal mengkritk otonomi khusus etrmasuk aspek kelembagaan dalam hal kepentingan masyarakat Papua. Menurutnya, hal itu sebagai upaya mendorong supaya aspirasi basis masyarkat yang paling bawah jadi dasar dalam membangun masyarakat Papua. 

PRD juga menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus menjunjung tinggi adat istiadatnya. Tidak Cuma itu, pembangunan juga harus menjadikan masyarakat sebagai subjek supaya keadilan bisa terwujud. “Karena mereka lah yang harus jadi prioritas pembangunan, baik pembangunan sosial-ekonomi maupun sumber daya manusia,” imbuhnya. 

Ia menganggap bahwa konflik sering sekali terjadi karena kapitalisasi dan juga eksploitasi sumber daya alam Papua Cuma menguntungkan segelintir orang saja. Kedepannya, ia ingin supaya masyarakat dilibatkan dalam upaya mengatur dan juga memberdayakan potensi yang ada. “Agar mereka tak merasa hanya ditempatkan di ‘teras’ rumah besar Indonesia,” tukasnya. 

Alif Kamal selaku Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar mengaku bahwa ia tak khawatir acara akan mengalami gangguan walaupun mereka memiliki stigma partai neo-komunisme. Alfi juga menegaskan bahwa sejak tahun 2010 pihaknya telah mengubah haluan jadi partai dengan ideologi Pancasila. 

“Menjawab stigma itu lebih penting dengan melakukan hal-hal yang nyata. Bagi kami menjadi pengejawantahan dari Pancasila,” kata Alif dikutip dari CNN Indonesia hari Senin (5/8). 

Musyawarah Telah disetujui oleh Pihak Kepolisian DIY

Alif juga memastikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Polda DIY  tentang acara musyawarah besar yang diselenggarakan di Yogyakarta itu. Dalam surat yang tertanggal 2 Agustus 2019 yang mana diterima oleh pihak CNN Indonesia itu tertulis bahwa kepolisian tak mempermasalahkan rangkaian kegiatan PRD. 

Dalam surat yang ditandatangani Kapolda DIY, Kombes Pol Nanang Juni Mawanto, tertulisa bahwa mengingat kegiatan dari segi keamanan dan ketertiban umum masyarakat sampai dikeluarkan rekomendasi ini tak terdapat hal-hal yang menimbulkan kerawanan. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa tak keberatan atas diselenggarakannnya kegiatan itu. 

“Bahwa situasi dan kondisi wilayah DIY umumnya dan Sleman pada khususnya memungkinkan diselenggarakannya kegiatan tersebut sesuai acara,” begitu lah bunyi pernyataannya. 

Sebelumnya sempat ada kejadian menegangkan antara PRD dan pihak kepolisian di mana PRD menduga adanya intervensi dari pihak aparat supaya membubarkan Harlah (Peringatan) PRD yang ke-23 pada bulan Juli 2019 lalu. 

Ketua Komite Pimpinan Wilayah PRD Jawa Timur, Hermawan, mengatakan bahwa pembubaran acara mereka seperti sudah dirancang sedemikian rupa supaya seolah-olah menjadi biang potensi kerusuhan. 

Namun Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera sebelumnya sudah menjelaskan bahwa alasan pembubaran acara PRD yang berlangsung di RM Sari Nusantara itu dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari bentrokan yang terjadi antara massa yang menolak kehadiran mereka dan PRD. 

Read more

Jokowi diminta Adakan Evaluasi Program JKN Pasca Pengguna BPJS ditolak RS

Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru Foundation meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi pada program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mana diselenggarakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sejak tahun 2014. 

Minta Adanya Evaluasi

Lokataru pasalnya menyoroti kebijakan pemerintah tersebut berdasarkan pada hasil kajian sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2019. Dalam kajian yang dibuat ke dalam laporan yang berjudul “Akreditasi fasilitas kesehatan: meningkatkan mutu atau menghambat akses.”

Menurut Haris sendiri, permasalahan akreditasi fasilitas kesehatan ini bisa menjadi batu ganjalan untuk Indonesia terkait dengan cita-cita mencapai cakupan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia. Menurut data yang didapatkan oleh Lokataru, selama bulan Mei sampai dengan Juli 2019 tercatat adanya 35 pasen yang memegang kartu BPJS Kesehatan gagal mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah fasilitas kesehatan yang mana terakreditasi. Hal ini karena fakses itu tak lagi melakukan pelayanan untuk pengguna BPJS Kesehatan. 

Haris juga menyatakan bahwa pemberian akreditas di rumah sakit mesti dievaluasi karena memiliki dampak buruk untuk pengguna BPJS Kesehatan. Dan Jokowi akhirnya diminta memperhatikan dengan serius pemberian akreditasi RS yang dampaknya pada hal itu. 

“Jadi saya pikir tak berlebihan ya kalau presiden memberikan perhatian khusus. Secara politis ini menjadi program gacoannya. Yang kedua secara geografis ini juga memiliki dampak yang meluas dan bukan program pemerintah yang sifatnya adhoc atau permanen tapi mandatory,” ungkap Haris ketika ditemui di Jakarta pada hari Minggu (4/8) kemarin. 

Salah satu pengguna BPJS Kesehatan yang tak dilayani adalah pasien yang ingin melakukan cuci darah. Menurut Hatis, BPJS Kesehatan mestinya bisa membantu mereka yang ingin diringankan bebannya termasuk pasien yang menginginkan cuci darah. 

Ia mengatakan juga mereka yang terancam tak mendapatkan pelayanan kesehatan ini sudah dilanggar hak asasinya apabila dilihat dari segi jaminan sosial dan kesehatan. “Ada beberapa orang yang tengah menjalani pengobatan yang berkelanjutan terancam gagal melanjutkan pengobatannya. Itu artinya melanggar hak asasi manusia,” katanya. 

Lokataru juga mencatat pada bulan Desember 2018 lalu ada 720 rumah sakit yang mana bekerja sama dengan BPJS tapi rumah sakit tersebut belum mendapatkan akreditasi. Sementara sampai dengan bulan April 2019 ada sebanyak 52 rumah sakit yang masa akreditasinya sudah akan habis. Tidak hanya itu, ada 482 rumah sakit yang akreditasinya akan habis pada akhir tahun 2019. 

Pemberian Akreditasi pada Rumah Sakit 

Peneliti Lokataru, Muhammad Elfiansyah Alaydrus juga menilai bahwa pemberian akreditasi pada rumah sakit tak perlu dilakukan dengan cara mencabut fasilitas BPJS Kesehatan. Menurut dirinya, pemberian akreditasi ini juga bukan lah hal yang mudah. 

Ada beberapa tahapan untuk bisa mendapatkan sertifikat akreditasi yakni praakreditasi dan pascaakreditasi. Tidak Cuma itu, Elfian juga menyebutkan bahwa ada beberapa rumah sakit yang belum diakreditasi walaupun syaratnya sudah dipenuhi. 

Pasalnya ada beberapa surveyor dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang mana ditunjuk Kemenkes jumlahnya tak sebanding dengan jumlah faskes yang jumlahnya mencapai 27 ribu. “Kesimpulan dan rekomendasi kami, pertama, kami menginginkan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bagian mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan Bersama-sama komisi akreditasi kesehatan tingkat pertama dan juga KARS, dan juga BPJS untuk melakukan evaluasi kebijakan akreditasi faskes dengan tetap berorientasi pada pemenuhan ha katas kesehatan dan juga jaminan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Read more

Jokowi Datangi Kantor PLN Akibat Listrik Padam Berjam-Jam

Presiden Joko Widodo akhirnya langsung mendatangi Kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Senin (5/8) setelah adanya insiden listrik padam berjam-jam yang terjadi hari Minggu (4/8) kemarin. 

Langsung Datangi Kantor PLN Hari Ini

Aliran listrik yang berada di sejumlah wilayah dilaporkan padam. Misalnya saja di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, sampai dengan Banten, mulai jam 11.48 WIB sampai dengan menjelang tengah malam pada hari Minggu (4/8) kemarin. Bahkan menjelang tengah malam, masih ada beberapa daerah yang listriknya belum menyala juga.

Tentu saja hal ini membuat netizen geram. Banyak yang protes melalui sosial media mereka masing-masing dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. 

Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo tiba di Kantor Pusat PLN kira-kira pada pukul 08.47 WIB. Ia langsung masuk ke ruangan untuk meminta penjelasan langsung dari direktur PLN. Jokowi yang saat itu didamping oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan juga Sekretaris Kabinet Pramono Agung.

“Saya ingin mendengar secara langsung peristiwa pemadaman total Minggu kemarin, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya menurut saya ada tata kelola risiko dengan manajemen besar tentu saha ada back up plan,” kata Presiden Jokowi dikutip dari CNN Indonesia begitu ia membuka pertemuan. 

“Pertanyaan saya, mengapa itu tidak berkerja dengan baik?” sambungnya. 

Hadir dalam pertemuan ini juga Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan juga jajarannya. Sebelumnya Cahyani menjelaskan gangguan tersebut semata-mata karena ada masalah teknis. Cahyani sendiri pasalnya baru menjabat sebagai Dirut PLN 2 hari, menggantikan dirut sebelumnya Djoko Raharjo Abumanan yang mana diangkat per tanggal 29 Mei 2019 lalu. 

“Kami enggak melihat ini adanya satu yang sifatnya politis atau sabotase,” ungkapnya saat digelar konferensi pers yang digelar di P2B Gandul, Depok, pada hari Minggu (4/8). 

Dirut PLN Cahyani Jelaskan Adanya Gangguan Teknis

Ia juga menjelaskan, pemadaman listrik ini karena ada gangguan di sisi transmisi Ungaran dan juga Pemalang 500 Kv. Hal ini kemudian mengakibatkan transfer energi yang berasal dari timur ke barat mengalami kegagalan. 

Kegagalan transfer ini lah yang menyebabkan kegagalan (trip) pada seluruh pembangkit di sisi tengah dan juga barat pulau Jawa. Gangguan ini pun mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek,sebagian Jawa Tengah dan Jawa Barat mengalami pemadaman listrik. 

Terkait dengan pemadaman listrik di wilayah yang lainnya termasuk di Jawa Barat, ia menjelaskan bahwa ini disebabkan karena adanya gangguan transmisi Sutet 500 Kv. Area yang mana mengalami dampak listrik padam antara lain Bekasi, Bandung, Cimahi. Cianjur, Garut, Cirebon, Tasikmalaya, Karawang, Sumedang, Depok, Gunung Putri, Bogor dan Sukabumi. 

Di Jakarta sendiri, pemadaman akhirnya berimbas pada beberapa fasilitas public. Lampu lalu lintas yang ada di sepanjang jalanan Jakarta mati total. Tidak hanya itu, perjalanan komuter KRL Commuter Line juga terhenti. Sementara itu diketahui juga bahwa ada 4 kereta MRT yang tertahan di terowongan bawah tanah. Penumpang-penumpang akhirnya dievakuasi lewat pembukaan pintu. 

Pemadaman listrik jyga berimbas pada pos pengamatan Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Pos pengamatan itu beralih alat pantau dengan tenaga solar penal dan juga accu di tempat tersebut. 

Read more